Vietnam Longgarkan Aturan Izin Kerja untuk Gaet Ahli Asing

Pemerintah Vietnam tengah merancang draf keputusan baru guna mengubah dan melengkapi beberapa ketentuan dalam Government Decree No. 219/2025 yang diterbitkan pada Agustus tahun lalu. Berdasarkan pantauan redaksi, langkah strategis ini diambil sebagai respons atas keluhan pelaku usaha mengenai rumitnya birokrasi yang selama ini dinilai membebani perusahaan dan para tenaga kerja asing ahli.

Menurut evaluasi dari kementerian terkait, regulasi yang ada sebelumnya memang berkontribusi positif dalam mendatangkan investor serta ilmuwan di bidang sains, inovasi, dan transformasi digital nasional. Kendati demikian, dari pantauan redaksi, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah pasal yang kurang selaras dengan kebutuhan praktis di lapangan, sehingga memicu pembengkakan biaya operasional.

Salah satu poin perubahan krusial dalam draf tersebut berkaitan dengan persyaratan sertifikat kesehatan bagi para pemohon. Berdasarkan rancangan regulasi terbaru, dokumen pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh institusi medis asing yang kompeten kini akan diakui secara resmi untuk pengurusan izin kerja maupun sertifikat pengecualian izin kerja.

Menurut aturan yang berlaku saat ini, pemerintah setempat hanya melegitimasi sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas medis di dalam negeri Vietnam. Melalui penyesuaian baru ini, pihak kementerian menyatakan bahwa korporasi dapat mempersiapkan berkas administrasi jauh lebih awal bahkan sebelum tenaga kerja asing tersebut menginjakkan kaki di Vietnam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari draf tersebut, skema simplifikasi juga dilakukan dengan menghapus kewajiban penyerahan dokumen berulang yang datanya sudah terintegrasi dalam pusat basis data bersama. Selain itu, prosedur legalisasi konsuler tetap diwajibkan untuk dokumen asing, kecuali untuk paspor dan berkas tertentu yang dibebaskan oleh perjanjian internasional.

Pihak kementerian juga mengusulkan integrasi pengurusan catatan kriminal ke dalam satu sistem permohonan izin kerja yang sama. Menurut rancangan prosedur tersebut, perusahaan pemberi kerja diizinkan mewakili ekspatriat untuk mengajukan permohonan tersebut secara daring melalui National Public Service Portal dengan hasil akhir yang diterbitkan secara elektronik.

Dari pengamatan tim redaksi, kebijakan baru ini secara nyata memprioritaskan penyerapan talenta berkualitas tinggi dengan menghapus syarat minimum pengalaman kerja bagi spesialis di sektor keuangan, sains, teknologi, serta transformasi digital. Aturan batas pengalaman kerja yang kaku dinilai berpotensi menjadi penghalang masuknya para pakar muda internasional yang potensial.

Menurut draf keputusan tersebut, pelonggaran aturan juga menyasar sektor pendidikan internasional, khususnya bagi tenaga pengajar dan peneliti asing yang memegang gelar magister atau doktor di bidang STEM, ekonomi, dan administrasi bisnis. Di sisi lain, pemerintah daerah level provinsi diwajibkan memperbarui koneksi basis data tenaga kerja asing guna memperketat fungsi pengawasan.