Gerindra: Sapi Kurban Presiden dari APBN Tidak Melanggar Aturan

Partai Gerindra memberikan klarifikasi resmi mengenai penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Berdasarkan pantauan redaksi, isu ini sempat memicu perdebatan publik terkait legalitas penggunaan anggaran negara untuk keperluan ibadah kurban. Melalui juru bicaranya, Bahtra Banong, partai berlambang kepala garuda tersebut menegaskan bahwa langkah tersebut sepenuhnya sah dan konstitusional.

Menurut penjelasan dari Bahtra Banong, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres yang tercatat resmi dalam sistem keuangan negara. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, program ini dianggarkan secara legal melalui mekanisme UU APBN 2026 untuk membantu masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Pihak Gerindra juga menambahkan bahwa kebijakan serupa sudah lazim dijalankan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kementerian Sekretariat Negara, total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ribuan hewan kurban tersebut mencapai kisaran 100 miliar rupiah. Menurut pantauan redaksi di lingkungan Istana Kepresidenan, fluktuasi harga di setiap daerah sangat memengaruhi total biaya karena bobot sapi yang disediakan bervariasi. Sebanyak 598 ekor sapi disalurkan langsung ke berbagai daerah, sementara 500 ekor lainnya didistribusikan ke lembaga pendidikan serta tokoh masyarakat.

Menurut pandangan Bahtra Banong yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, polemik yang berkembang di masyarakat saat ini cenderung bermuatan politis dan mengabaikan esensi kesejahteraan rakyat. Dari hasil observasi lapangan, program bantuan ini dinilai tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan daging kurban, melainkan juga sukses menggerakkan roda perekonomian para peternak lokal di berbagai daerah.